UJIAN NASIONAL TIDAK JUJUR MENYENANGKAN

Kata ‘ujian’ kemungkinan besar terdengar angker dan menakutkan bagi banyak siswa. Terlebih lagi bila ada embel-embel kata ‘nasional’ yang mengikutinya. Akibat dari ketakutan yang berlebihan ketika ujian tersebut, siswa yang dikategorikan pandai pun mungkin akan lupa mengenai materi yang sudah dikuasainya. Semua karena ujian dinilai sebagai momok yang membebani. Lain lagi dengan siswa yang diberi label kurang pandai. Siswa tipe ini lebih enjoy dalam menghadapi ujian. Mereka lebih senang berbuat curang ketika ujian daripada belajar. Motif atau alasan mengapa siswa stres atau curang ketika ujian kurang lebih sama yaitu begitu sakralnya hasil ujian. Siswa dapat tidak naik kelas ketika hasil ujiannya di bawah nilai yang sudah ditentukan. Kecurangan Siswa, Tanggung Jawab Siapa? Kecurangan siswa dalam ujian adalah tanggung jawab kita semua termasuk guru. Sebagai tenaga pengajar dan pendidik siswa di sekolah, guru memainkan peranan yang sangat penting. Seorang guru harus melakukan introspeksi diri apabila menemukan siswa berbuat curang ketika ujian. Pasalnya, boleh jadi sikap atau perilaku curang siswa tersebut diakibatkan oleh guru baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sengajar ataupun tidak disengaja. Guru sebagai seorang pengajar sudahkah menjadi pengajar yang profesional? Sudahkah cara atau metode mengajar guru tepat atau sesuai dengan perkembangan siswa? Guru sebagai pendidik, apapun mata pelajaran yang diajarkannya, harus selalu mengingatkan kepada semua siswa akan pentingnya nilai kejujuran bagi kehidupan siswa, baik di dunia terlebih lagi di Akhirat. Pemerintah Bertanggung Jawab Terhadap Aksi Curang Siswa? Sistem penilaian yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lebih menghargai nilai tinggi di atas kertas daripada nilai akhlak dan moral siswa. Siswa yang mau lulus di tingkat akhir satuan pendidikan diharuskan memiliki nilai minimal tertentu. Akibatnya adalah semua berlomba-lomba agar lulus dalam ujian, tidak memperdulikan lagi apakah itu semua diraih dengan jujur atau dengan cara curang. Bila kebijakan ujian nasional (UN) terus dilaksanakan tanpa ada perubahan yang mendasar, itu berarti pemerintah memiliki andil dan peran dalam aksi kecurangan dalam UN. Menciptakan Ujian Menyenangkan Ujian apapun termasuk UN seyogyanya menyenangkan bukan menakutkan seperti saat ini. Adalah tugas semua pihak yang terkait menciptakan ujian yang menyenangkan. Tugas guru (sekolah) dan pemerintah adalah bukan menjadikan anak naik atau tidak naik kelas, lulus atau tidak lulus, tetapi membuat semua siswa mengikuti ujian dengan menyenangkan tanpa ada kekhawatiran. Tentu saja ujian hanya merupakan sebagian kecil dari proses belajar mengajar. Ujian menyenangkan tidak mungkin didapatkan apabila proses belajar mengajarnya tidak menyenangkan. Sekolah harus mendukung agar semua guru mau dan mampu mengajar secara profesional dan menyenangkan. Caranya antara lain mengalokasikan dana peningkatan kualitas guru dengan mengikuti pelatihan secara berkala. Tugas pemerintah memastikan proses belajar mengajar di sekolah berjalan dengan baik dan bukannya memberikan ancaman melalui sistem ujian yang bernama UN. Sudah bukan saatnya lagi siswa diancam dengan ketidaklulusan dalam ujian. Terlebih lagi siswa diancam dengan kata ‘tidak lulus’ melalui mata pelajaran yang tidak disukai dan tidak dibutuhkannya dalam menjalani kehidupannya kelak. Oleh karena itu, hasil buruk yang didapat siswa dalam UN tidak dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut bodoh atau malas dalam belajar. Kalau saja ada penelitian lebih lanjut, mungkin saja siswa tersebut tidak memiliki minat dan bakat terhadap mata pelajaran tersebut. UN yang dilaksanakan dengan biaya besar ternyata tidak memberikan hasil apa-apa, kecuali hanya kumpulan nilai-nilai semu di atas sehelai kertas. UN juga merusak secara perlahan dan pasti moral anak bangsa. Pasalnya, dengan ditetapkannya nilai minimal untuk lulus, maka sekolah dan siswa tidak akan segan-segan dan tanpa malu-malu lagi melakukan apa saja termasuk berbuat curang. UN yang berbiaya mahal juga gagal memetakan mutu pendidikan nasional. Dibuktikan dengan terjadinya hasil UN yang di luar dugaan. Daerah yang dulunya dianggap rendah mutu pendidikannya, tiba-tiba mendapatkan nilai rata-rata UN yang jauh melesat di atas daerah yang dulu dianggap maju kualitas pendidikannya. Pihak perguruan tinggi pun menunda untuk menggunakan hasil UN dalam sistem penerimaan mahasiswa baru. Pasalnya, masih banyaknya kecurangan yang mewarnai UN yang terjadi merata di seluruh Indonesia. Mungkinkah pelaksanaan UN yang memakan dana besar berlangsung dengan jujur dan menyenangkan? Jawabannya adalah sangat mungkin asal semua pihak mau mengusahakannya. Harus dicari tahu akar permasalahan mengapa pelaksanaan UN berlangsung curang. Sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum faktor utama di balik UN curang adalah ditetapkannya hasil UN sebagai penentu lulus tidaknya siswa. Jika banyak siswa yang tidak lulus, maka pihak sekolah akan dirugikan karena dianggap tidak mampu menjadikan siswa ‘pintar’ yang diindikasikan dengan tingkat kelulusan yang rendah. Reputasi semu pun dibangun dengan praktik curang agar tingkat kelulusan tinggi dan kalau memungkinkan lulus 100 persen. Pemerintah harus melihat realitas ini dengan jernih. Selama ini UN banyak memberikan dampak negatif dibandingkan dengan dampak positif. Terlebih tidak ada jaminan seorang siswa akan sukses pada kehidupannya kelak apabila ia memperoleh nilai UN yang tinggi. Boleh jadi siswa yang tidak lulus UN akan lebih sukses dalam kehidupannya kelak. Apabila tidak ada tekanan harus lulus dalam UN, maka UN yang jujur adalah suatu keniscayaan. Ditambah dengan profesionalisme guru dalam mengajar, maka UN yang jujur dan menyenangkan akan menjadi kenyataan.